Faktadelik.Com-Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik [KP-GRD], menggelar aksi unjuk rasa di perbatasan kota Makassar-Gowa, rabu, (24/4/2024).
Dengan membakar ban bekas dan menutup jalan,massa aksi membentangkan sepanduk yang bertuliskan “Bangun Persatuan,Rebut Kekuasaan dari Tangan oligarki.”
jendral lapangan Azis,saat menyampaikan orasi mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan GRD hari ini merupakan prakondisi untuk menyambut hari buruh internasional (May Day) yang berlansung 1 mei mendatang.
“Hari buruh internasional adalah hari yang bersejarah bagi perjuangan buruh. Kehadiran kami hari ini selain mengkampanyekan isu-isu perburuhan,kami juga sekaligus mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama turun ke jalan di tanggal 1 mei mendatang,” ucap Azis.
Menurutnya kondisi buruh dan Kedudukan kelas pekerja sebagai jantung perekonomian negara hari ini sangat miris, karena pemerintah melalui kebijakan yang tidak masuk akal selalu mengeksploitasi hak-hak buruh.
Kata dia, salah satu hal yang menjadi permasalahan hari ini adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
“Buruh tidak lagi menjadi hal yang urgent untuk dipikir oleh pemerintah hari ini. Ditetapkannya UU Cipta kerja adalah suatu kebijakan yang tidak masuk akal. UU Cipta lapangan kerja adalah bukan solusi bagi kaum buruh,tapi salah satu bentuk eksploitasi hak-hak buruh jangka panjang,” ucap Azis lagi.
Diungkapkan Azis bahwa, sejak diterbitkannya UU Cilaka ini banyak pekerja yang kehilangan hak-hak normatifnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak ada dimana akibat dari sistem kerja kontrak/otsorsing.
Lebih lanjut, ia juga mengecam keras oknum-oknum yang kerap melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis buruh dan aktivis mahasiswa,khususnya pada pengamanan unjuk rasa.
“Kami mempertegas juga khusunya untuk bapak Kapolri agar mengevaluasi kinerja anggota bawahan untuk tidak mencedrai demokrasi. Banyak kawan-kawan aktivis yang melakukan aksi ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas Azis.
Selain itu, ia juga berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan saat ini kata dia tidak baik-baik saja akibat maraknya peraktek-praktek komersialisasi pendidikan.
“Kami mendesak pemerintah untuk terus berupaya mewujudkan pendidikan geratis bagi setiap masyarakat, sebagai salah satu cara mengatasi komersialisasi dan salah satu cara agar masyarakat yang kurang mampu bisa mengakses pendidikan,” tutupnya.
Adapun tuntutan GRD sebagai berikut:
-Cabut Omnibus Lawa Cipta Kerja, Tolak Upah Murah, Hentikan kriminalisasi Aktivis Buruh dan Aktivis Mahasiswa dan Wujudkan pendidikan geratis.
*(red)
