Faktadelik.com, Majene – Proyek perbaikan Jalan Ruas Pallang-Pallang Tibung, yang merupakan jalur strategis poros provinsi Sulawesi Barat, menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, pengerjaan proyek terkesan “melompat” dan dimulai dari titik 3.4 kilometer, bukan dari titik nol. Hal ini menimbulkan keheranan dan pertanyaan besar di kalangan warga. Minggu, (21/12/25)
Masyarakat Desa Tallu Banua Utara (TBU), yang wilayahnya menjadi lokasi awal pengerjaan, bahkan menyampaikan penolakan keras. Mereka beranggapan bahwa pengerjaan yang tidak dimulai dari titik nol akan menghambat percepatan pembangunan, berdampak negatif pada sektor ekonomi, pertanian, dan pendidikan.
“Kenapa tidak dimulai dari titik nol? Ini sangat membingungkan. Jika dikerjakan seperti ini, bagaimana pembangunan bisa maksimal?” ujar Gilang warga TBU
Warga juga menyoroti proyek serupa yang dilaksanakan pada September 2023 dengan anggaran sekitar Rp 1,35 miliar. Proyek tersebut mangkrak hingga 40% akibat keterbatasan kontraktor dan dugaan kelalaian dari Dinas PUPR. Muncul kecurigaan bahwa anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025, yang diperkirakan sekitar Rp 1 miliar, digunakan untuk menutupi kegagalan proyek sebelumnya dengan berlindung di balik “instruksi gubernur.” Padahal, menurut warga, gubernur sendiri belum pernah meninjau langsung kondisi jalan yang rusak parah dari titik nol hingga ujung ruas Pallang-Pallang Tibung.
Gilang, Ketua Lingkar Study Untuk Perubahan (LSUP) Majene, menyampaikan tudingan serius terkait proyek ini. “Saya menduga adanya indikasi pihak PUPR mendapat gratifikasi dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan proyek ini,” tegasnya.
LSUP Majene mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk bertindak objektif dan membuat kebijakan berdasarkan kajian lapangan yang cermat, sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2022. Masyarakat berharap pemerintah segera merespons keluhan dan kekhawatiran mereka demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata di Sulawesi Barat.
Penulis : Mawan
