Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024

Desak APH Periksa PPK Dan Kadis Pendidikan Palopo, L-KONTAK: Usut Tuntas Proyek DAK Fisik Disdik

Facebook
Twitter
WhatsApp

Faktadelik.Com, Makassar – Proyek fisik beberapa sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Palopo melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo diduga tidak sesuai mekanisme, sehingga hal tersebut menyulut reaksi keras Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-KONTAK).

Sejumlah indikasi pelanggaran seperti Maladministrasi dan Mark-Up anggaran menjadi dasar pelaporan DPP L-KONTAK ke Aparat Penegak Hukum (APH). Menurut Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) DPP L-KONTAK, indikasi tersebut akibat dalam pengelolaannya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palopo melaksanakan tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang dituangkan pada Lampiran Angka I huruf B.1.c, Permendikbud No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.

Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi (Monev), menjelaskan, perhitungan tingkat kerusakan bangunan gedung negara seharusnya melalui ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dimana Tenaga Taksasi yang melakukan perhitungan diwajibkan memiliki Sertifikat Pengelola Teknis, yang diterbitkan BPSDM Kementerian PUPR.

“Taksasi Pembongkaran dan Takasasi Aset itu penting, tenaga yang menghitung itu harus jelas kewenangannya, bukan karena dia dari Dinas PU setempat (Kota Palopo) lantas seenaknya melakukan hal itu. Lalu untuk apa aturan dibuat, kalau hanya dijadikan pajangan?,” jelas Dian Resky.

Ketidakpatuhan atas regulasi diduga menjadi pemicu munculnya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

“Jika sudah tidak patuh terhadap regulasi yang ada, bisa jadi ilegal alias maladministrasi,” ungkapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo diduga tidak mengajukan permohonan permintaan Tenaga Pengelola Teknis sebagai persyaratan mutlak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019.

Dia juga menduga nilai Rehabilitasi yang dilaksanakan pada beberapa sekolah penerima bantuan Tahun anggaran 2021, prosentase nilai rehabnya hanya berkisar 23 persen hingga 30 persen.

“Kami perkirakan berkisar 23 persen hingga 30 persen nilai rehabnya, tidak seimbang dengan anggaran yang digunakan. Kami menduga nilai itu tidak wajar,” ungkapnya.

Dia berharap, agar APH mengusut tuntas temuan lembaganya dengan memanggil pihak terkait PPK, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA), dan perusahaan penyedia jasa dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan Maladministrasi dan Mark-up anggaran.

“Kami akan mendesak APH untuk mengusut tuntas proyek tersebut. PPK, dan PA serta penyedia jasa adalah bahagian yang kami laporkan, kita tunggu saja kerja dari teman-teman di APH,” tutupnya.

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
str
Pengurusan STR Named dan Nakes tidak Dipungut Biaya
IMG-20240615-WA0069
Eks Pemain PSM Makassar, Syamsuddin Batola dan Ardan Aras Menikmati Waktu Santai di Sandeq Rock Polewali
IMG-20240615-WA0067
Penanaman Pohon Serentak Jajaran Polda Sulbar Polres Polman Dalam Rangka Menyambut Hari Bhayangkara Ke-78
IMG-20240615-WA0066
Kapolres Mamuju Tengah Memimpin Penanaman 100 Bibit Pohon Sukun di Wilayah Rawan Tanah Longsor untuk Peringati HUT Bhayangkara ke-78
IMG-20240615-WA0065
Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Kapolresta Mamuju Hadiri Gerakan Penanaman Pohon Secara Serentak Jajaran Polda Sulbar
IMG-20240615-WA0064
Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa Laksanakan Patroli Jalan Kaki
IMG-20240615-WA0062
Personel Polsek Sumarorong Cepat Tanggap Monitoring Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor di Messawa
IMG-20240615-WA0061
Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-78 Polres Mamasa Laksanakan Penanaman Pohon Bersama
IMG-20240615-WA0038
DR. H Ferryandi : Sempena Milad Inhil ke 59,Membawa Warna Baru Bagi Masyarakat Inhil,"KEDEPAN PERLU STABILITAS HARGA KELAPA
Ukuran Binder B5: Panduan Lengkap Memilih Binder yang Tepat