Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024

Diduga Maladministrasi DED Proyek Senilai Rp. 9 Milyar Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Luwu, L-KONTAK : Kabid Cipta Karya PUPR Luwu Harus Bertanggungjawab

Facebook
Twitter
WhatsApp

Faktadelik.Com , Makassar – Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-KONTAK) siap melaporkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, Ir. R. Dani Mahendra, ST selaku pihak yang menyetujui Detail Engineering Desain (DED) proyek Pembangunan Gedung Layanan Fasilitas Perpustakaan Kabupaten Luwu, dan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pemkab Luwu, Rakhmat Arifuddin, S.Sos, MSI ke OMBUDSMAN Perwakilan Sulawesi Selatan.

Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) DPP L-KONTAK, menyebut kuat indikasi DED Proyek senilai Rp. 9.827.620.696,- itu tidak terverifikasi oleh Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019.

Dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022), Dian Resky mengungkapkan dugaan kesalahan dilakukan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pemkab Luwu yang meminta pengawasan teknis kepada Dinas PUPR Pemkab Luwu sehingga pada faktanya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemkab Luwu, Ir. Dani Mahendra, ST menyetujui atau mengesahkan DED tersebut. Sehingga menurutnya, Dinas PUPR dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pemkab Luwu tidak patuh terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

“Apakah saudara Dani telah memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 sebagai pihak yang berwenang? Lalu Dinas PUPR Luwu, apakah merupakan OPD yang ditunjuk oleh Gubernur Sulsel sebagai OPD yang berwenang? Jika tidak, ini bisa ilegal produk mereka,” tegas Dian Resky.

Lanjut Dian Resky, dugaan terjadinya Maladministrasi oleh Dinas PUPR Pemkab Luwu, dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Luwu dapat berimbas pada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, kedudukan, dan jabatan dan itu jelas sangsinya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,” katanya.

Dian Resky juga mengatakan, koordinasi dan sinkronisasi program dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab dan Pemprov sangat dibutuhkan demi mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang berlaku. Buruknya koordinasi dan sinkronisasi itu dapat mengakibatkan ketidaksesuaian mutu dan pencapaiannya.

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
IMG-20240625-WA0145
ABM Tegaskan Tetap Berpasangan Dengan Rahmat di Pilkada Setelah Diberhentikan Sebagai Plt Ketua DPC Demokrat
IMG-20240625-WA0138
Demi Keselamatan Pelaku Penganiayaan Dari Amukan Massa, Polsek Kalumpang Membawa Pelaku Melalui Jalur Sungai Tarailu Menuju Polresta Mamuju
IMG-20240625-WA0109
Danrem 142/Tatag Hadiri Pelaksanaan Grand Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event
IMG-20240625-WA0108
Asah Kemampuan Prajurit, Korem 142/Tatag laksanakan Latihan Menembak
1719281244-picsay
BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Disebabkan Serangan Siber "Ransomware"
1719281649-picsay
Apa Itu Brain Cipher Ransomware yang Serang Pusat Data Nasional?
261246
Polri Akan Usut Dugaan Pidana dalam Serangan Ransomware Terhadap Pusat Data Nasional
IMG-20240625-WA0107
Dugaan Mark-Up Proyek Pemeliharaan Berkala Longstorage BBWSPJ
IMG-20240625-WA0217
Kapolri Pimpin Pelepasan 315.718 Paket Sembako Sambut Hari Bhayangkara ke-78
WhatsApp Image 2024-06-25 at 14.33
Puncak Peringatan Hari Bhayangkara Ke-78, Polresta Mamuju Ikuti Kegiatan Baksos Dan Bansos Secara Serentak Seluruh Indonesia