Faktadelik.com, Jakarta – Perwira Tinggi Baintelkam Polri, Irjen Pol Arradina Zessa Devy, menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) melalui peta jalan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hal tersebut disampaikan Irjen Arradina dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Road Map Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri” yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-77 Polwan RI, Rabu (24/9/2025).
“Pengkajian ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-5, yakni kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kami akan menindaklanjuti hasil FGD dengan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat tercapainya target kesetaraan gender,” kata Irjen Arradina.
Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengapresiasi langkah Polri dalam mendukung penerapan PUG melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 2025–2029 secara eksplisit mengamanatkan penerapan PUG. Saya juga mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) oleh Bareskrim Polri pada September 2024. Ini menjadi langkah afirmatif untuk memperkuat sinergi antara Kemen PPPA, UPTD PPA, dan Polri dalam mewujudkan pelayanan hukum yang responsif gender,” ujar Veronica.
Lebih jauh, Veronica menyoroti masih rendahnya jumlah polwan di tubuh Polri. Saat ini, terdapat 28.302 personel polwan atau 6,4 persen dari total anggota Polri yang berjumlah 443.971 personel. Angka tersebut masih jauh dari target keterwakilan 30 persen.
“Polwan adalah representasi nyata hadirnya negara bagi perempuan dan anak. Mereka berperan ganda, yakni sebagai pelindung dengan pendekatan berbasis korban sekaligus penegak hukum dalam kasus kekerasan berbasis gender. Penguatan kapasitas polwan melalui pelatihan kepemimpinan dan pendidikan PUG sangat penting untuk membangun budaya kerja inklusif,” tambahnya.
Kemen PPPA, lanjut Veronica, telah melakukan revitalisasi PUG bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sejak 2021. Upaya ini mendorong capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024 yang meningkat menjadi 91,85 persen serta penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi 0,447 persen pada 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PAN-RB, Reni Suzana, turut menegaskan pentingnya peran polwan di Dittipid PPA dan PPO Polri dalam mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat.
“Kami melihat polwan memiliki potensi besar untuk mendorong edukasi publik. Diharapkan Dittipid PPA dan PPO tidak hanya meningkatkan kapasitas organisasi, tetapi juga menghadirkan perlindungan yang lebih responsif gender,” ujar Reni.
FGD ini menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di institusi kepolisian, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan tujuan global SDGs.
