Faktadelik.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyerahkan hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset dan peningkatan pelayanan kepelabuhanan.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan di Jakarta, Senin (13/4/2026), disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan.
Lollan menjelaskan, aset yang dihibahkan berupa tanah seluas 330 meter persegi dan pagar permanen seluas 48 meter persegi yang sebelumnya dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju. Aset tersebut terdampak proyek pelebaran Jalan Ring Road Arteri Mamuju.
“Aset ini merupakan bagian dari penataan BMN yang bertujuan memberikan manfaat optimal bagi daerah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari skema timbal balik, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga menghibahkan lahan seluas 2.400 meter persegi kepada pemerintah pusat yang akan digunakan untuk pembangunan kantor baru UPP Kelas III Mamuju.
Proses hibah ini telah melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju pada 2025 serta penetapan melalui keputusan Menteri Perhubungan.
“Ini menunjukkan pengelolaan BMN dilakukan secara profesional, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik,” tegas Lollan.
Ia menambahkan, hibah ini tidak sekadar pemindahtanganan aset, melainkan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi laut.
Dengan adanya lahan baru, operasional UPP Kelas III Mamuju diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.
Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyambut positif hibah tersebut. Ia menilai pengembangan pelabuhan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui distribusi hasil pertanian dan peningkatan arus penumpang.
“Kami melihat potensi pelabuhan akan berkembang jika didukung ketersediaan lahan. Ini penting agar kapal penumpang dapat kembali beroperasi dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa aktivitas pelabuhan sempat menurun pascagempa yang merusak infrastruktur dermaga, sehingga diperlukan percepatan pembangunan untuk mengembalikan fungsi layanan secara optimal.
Pemerintah daerah, lanjutnya, siap mendukung pengembangan pelabuhan melalui penyediaan sumber daya dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan optimalisasi aset dan penguatan infrastruktur pelabuhan, pemerintah menargetkan peningkatan mobilitas barang dan penumpang di wilayah Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan berdaya saing.
Pewarta : Rusdi Rdf
