Faktadelik.Com- Koalisi Kerakyatan Nasional yang terdiri dari Front Mahasiswa Revolusioner(FMR) dan Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Mapolda Sul – Sel Jumat, 11 Oktober 2024.
Aksi Unjuk Rasa membawa Isu Mendesak Kapolda Sul – Sel untuk Mencopot Kapolres Jeneponto atas dugaan keterlibatan dalam pembangunan proyek LABKESDA Kabupaten Jeneponto Dinkes Jeneponto DAK TA 2024, yang berdasarkan temuan dari Koalisi Kerakyatan Nasional yakni adanya Intruksi/Penyampaian dari Kapolres Jeneponto kepada Kontraktor Pelaksana, CV Algaisa Utama, Bahwa dalam Pelaksaan Pekerjaan LABKESDA Jeneponto itu diduga terkait struktur Pelaksana Pekerjaan harus Pihak/Orang dari Kapolres, Hal tersebut jelas melanggar aturan karena Bertentangan dengan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 terkait Peran Kepolisian.
Ryan Garcia Selaku Jendral Lapangan yang juga Merupakan Putra Daerah Kabupaten Jeneponto menyampaikan turut prihatin dalam melihat rentetan permasalahan yang terjadi di Jeneponto.
” Salah satu polemik yang kita kawal hari ini yakni di persoalan kesehatan. Kita ketahui bersama LABKESDA Jeneponto merupakan komitmen Pemerintah dalam meningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jeneponto, dengan menggukan Dana Alokasi Khusus kurang lebih 9.7 Milliar, yang pada dasarnya Kesehatan merupakan hal yang urgent yang harus sama – sama kita perhatikan. Alih – alih berbicara Kesejahteraan bersama, Kendati yang terjadi Hanya dijadikan momentum oleh beberapa pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan. Tanda tanya besar kepada Kapolres Jeneponto terkait Keterlibatan dalam Pembangunan LABKESDA tersebut, sudah sewajibnya Kepolisian menjalankan tugas Negara yang memang itu jelas diatur dalam undang – undang,” ujar Ryan.
Lebih lanjut, Ryan juga menyampaikan akan mengusut tuntas beberapa pihak yang terlibat. Pihaknya menduga dalam pembangunan Labkesda Jeneponto ada Indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
“Kami dari Koalisi Kerakyatan Nasional akan mengusut tuntas beberapa pihak yang terlibat, mulai dari Kepolisian, Kontraktor Pelaksana, Kontraktor Pengawas, DINKES dan PPK,” tegasnya.
terkait pernyataan dari PPK Dinkes Jeneponto bahwa keterlibatan Kepolisian adanya tindakan Intervensi atau Cawe cawe itu tidak berdasar.
” Perlu saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu jelas berangkat dari adanya Temuan atau berdasarkan dari bukti – bukti yang kami dapatkan dilapangan, kemudian kami kaji lebih dalam terkait aturan yang mengikat dimana letak aturan yang dilanggar, sehingga berdasarkan hal demikian kami melakukan aksi Unjuk Rasa dan akan kami jadwalkan kembali untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa Jilid 2 sekaligus pelaporan disertai dengan nukti bukti yang kami dapatkan,” Tutup Ryan
*(red)
