Faktadelik.com, Wajo – Gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan dilaksanakan para Kepala Sekolah Tingkat Dasar se Kabupaten Wajo mendapat apresiasi dari Ketua Divisi Hukum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK).
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah tersebut melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Transformasi Pendidikan dengan Deep Learning itu L-KONTAK menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Sebab menurut Sukriadi, SH, Ketua Divisi Hukum L-KONTAK, pihak sekolah telah menganggarkan kegiatan itu.
“Yang salah itu kalau tidak ada anggarannya tapi tetap dilaksanakan dengan arahan untuk mengikuti melalui lembaga tertentu. Saya yakin lembaga Itu sudah menawarkan kegiatan ke sekolah sebelumnya, dan itu tidak melanggar hukum,” ujarnya.
Sukri juga mengaku tidak sepakat jika ada yang mengatakan bimtek untuk kepala sekolah tidak bermanfaat. Dia menilai hasil dari bimtek nantinya akan meningkatkan kualitas penggunaan Dana Bos dengan tujuan pendidikan siswa dan guru.
“Tujuannya Dana Bos itu agar proses belajar
mengajar di sekolah berkualitas. Kalau prioritasnya adalah mutu pendidikan di sekolah, maka bimtek sangat dibutuhkan untuk kualitas guru dan siswa itu sendiri. Jadi saya tidak sepakat jika dikatakan bimtek yang dilaksanakan nantinya bermanfaat. Di Kabupaten Wajo jumlah siswa banyak dititip di sekolah, bagaimana bisa ada yang mengatakan tidak bermanfaat, ini kan demi kepentingan siswa,” katanya.
Selain itu menurut Sukriadi, dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS Tahun 2025, tidak ada larangan untuk melakukan Bimtek. Dia meyakini para peserta yang mengikuti Bimtek itu, nantinya dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.
“Ini bukan semata-mata bisnis. Justru kita harus berterimakasih kepada penyelenggara yang mau memberikan sesuatu terbaik bagi dunia pendidikan di Wajo. Apalagi kalau ada narasumber dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti tujuannya pencegahan. Jauh lebih baik mencegah sebelum ada penindakan,” tegasnya. (*)
