Faktadelik.com, Makassar – Tony Iswandi, Ketua Umum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), meminta Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), mengusut dugaan penggelembungan harga (Mark Up) pada renovasi ruang makan, pengadaan AC, dan beberapa proyek fisik lainnya tahun anggaran 2022 hingga 2023 di Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar.
“Kami meminta Kejati mengungkap dugaan Mark Up beberapa kegiatan tahun 2022 hingga 2023, termasuk Renovasi Ruang Makan, agar kemudian tidak menimbulkan polemik,” kata pria yang akrab disapa Iswandi, Rabu, 08 Mei 2024.
Menurutnya, indikasi kecurangan berawal saat dari penetapan harga diduga tidak memiliki perhitungan secara profesional (Interpolasi Biaya) oleh Pengelola Teknis dari instansi berwenang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018.
“Hukum harus ditegakkan, tanpa mengenal siapapun yang terlibat didalamnya,” tegasnya.
L-KONTAK Dan Koalisinya bahkan telah menyusun kajian hukum terhadap beberapa temuan untuk diteruskan ke Kejati Sulsel yang diduga terjadi kecurangan.
“Kami juga sementara mengumpulkan bahan kajian termasuk dugaan pengembalian anggaran sejumlah Rp. 600 juta tahun 2021. Siapa yang terlibat didalamnya, biarlah pihak APH yang membuktikan,” ungkapnya.
L-KONTAK dan koalisinya, bahkan meminta nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terkait penggunaan anggaran beberapa kegiatan.
“Senin depan kami pastikan laporannya masuk, setelah itu kami akan berkoordinasi untuk langkah selanjutnya.(*)
