FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Hasil pemantauan Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK) terhadap Proyek Rehabilitasi UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II Kota Makassar, yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 senilai Rp1.964.006.000, menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hukum. Kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melalui skema swakelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dinilai tidak menempuh tahapan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Dokumen gambar kerja dan penetapan anggaran proyek tersebut diduga diverifikasi serta disahkan oleh tim perencana dan Kepala Sekolah. Padahal menurut ketentuan yang berlaku, verifikasi dan pengesahan wajib dilakukan oleh Pengelola Teknis yang ditunjuk Organisasi Perangkat Daerah pemilik kewenangan.
“Jika hal ini benar, maka produk dokumen yang dihasilkan berpotensi ilegal,” jelas Dian Resky Sevianti, Rabu (11/11/2026).
L‑KONTAK juga menyoroti status kepemilikan lahan lokasi proyek. Berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan tersebut diduga belum memiliki sertifikat kepemilikan, padahal kelengkapan dokumen kepemilikan lahan merupakan salah satu persyaratan utama sebelum dana bantuan pemerintah diterima dan dilaksanakan.
“Jika dana telah diterima sementara persyaratan utama seperti dokumen kepemilikan lahan belum terpenuhi, maka terdapat indikasi potensi manipulasi dokumen sehingga pihak kementerian dapat kecolongan. Siapa pun pihak yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum,” ungkapnya.
Tanpa verifikasi teknis dari pengelola teknis yang berwenang, L‑KONTAK menilai penetapan harga satuan bangunan per meter persegi menjadi tidak terukur dan sangat terbuka peluang terjadinya ketidakwajaran harga. Kondisi ini berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Penggunaan dana pemerintah harus didasari dokumen, prosedur, dan persyaratan yang lengkap dan sah. Jika Kepala Sekolah tidak mampu membuktikan, apalagi mengenai status lahan, seharusnya dilakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar,” tambahnya.
L‑KONTAK menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek dana pemerintah wajib taat pada aturan, agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. (*)
