Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM), menggelar aksi unjuk rasa (UNRAS) memperingati Hari Tani Nasional, berlangsung dijalan Sultan Alauddin depan kampus I UIN Alauddin Makassar. Selasa, (24/9/2024).
Dalam Aksinya, KPPM mengungkapkan keresahannya terkait problematika yang terjadi di indonesia.
Menurut KPPM, Negara saat ini tidak lagi berbicara tentang kesejahteraan dan keadilan kepada para petani, tetapi justru mementingkan atau membukakan jalan untuk para investor masuk ke indonesia.
Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Iswan Kusnadi sebagai Jendral lapangan (JENDLAP), berlangsung dari jam 15:00 WITA dengan membawa tuntutan, yaitu :
1. Hentikan perampasan dan penyerobotan lahan pertanian.
2. Mendesak menteri pertanian dan pemerintah daerah untuk lebih aktif dan massif dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi.
3. Mendesak menteri pertanian untuk mengevaluasi seluruh distributor maupun pengecer di Indonesia khususnya sul-sel yang diduga otak dari kelangkaan pupuk bersubsidi, dan penjualan yang tidak sesuai HET dan, alokasi yang tidak sesuai dengan 6T.
4. Tangkap dan adili mavia pupuk di Indonesia, khususnya sul-sel.
5. Hentikan segala bentuk monopoli harga komoditas pertanian.
6. Hentikan impor komoditas yang berkaitan dengan pertanian.
7. Mendesak kejari Jeneponto untuk menetapkan tersangka seluruh oknum yang diduga terlibat baik cv anjas, kpi,puskut dan pengecer.
Iswan Kusnadi, dalam orasinya menegaskan bahwa indonesia saat ini tidak lagi memperdulikan kesejahteraan para petani melainkan membuat resah para petani.
Bagaimana tidak, Pemerintah Negara tidak mampu mengatasi kelangkahan pupuk yang ada di indonesia.
“Pembiaran terhadap distributor nakal yang sengaja menimbun pupuk sehingga para petani tidak mendapatkan pupuk sebagai mana mestinya menunjukan kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mensejaterahkan petani,” ucap Iswan.
” Negara seolah olah tidak menunjukkan taring atau tidak punya integritas khususnya dalam memberantas Distributor pupuk yang nakal,” tegas Iswan.
Terpisah, Sakring selaku Kordinator mimbar (KORMIM) KPPM dalam orasinya juga mengungkapkan keresahannya terhadap negara dan aparatur negara.
Kata dia, aparatur negara yang dipercaya melakukan pengawalan dan pengayoman kepada massa aksi justru menghalang halangi massa aksi yang ingin menyampaikan aspirasinya.
“Kami mohon kepada para aparatur negara untuk tidak mengahalangi kami karena kami hanya ingin menyampaikan pendapat kami. Seharusnya aparatur negara itu mengawal suara kami untuk sampai ke atas bukan malah mentamengi para pemerintah dan distributor-distributor nakal itu,” ucap Sakring.
*(red)
