FAKTADELIK.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Presiden Prabowo.
Delapan PKPN tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.
Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.
Presiden menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen, sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan mengalami perbaikan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen. Rasio Gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target tahun 2026 sebesar 0,377–0,380. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Presiden menegaskan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja.
“Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” ujar Presiden.
Sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” tegas Presiden. (AIT)
