Jakarta – Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH, telah resmi dilantik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pelantikan yang berlangsung di Ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat itu menandai momen penting bagi kepemimpinan baru di Sulbar. Upacara dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Mei 2023.
Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara resmi melantik Prof. Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Pj Gubernur Sulbar. “Atas nama Presiden, saya selaku Mendagri resmi melantik Bapak Prof Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Penjabat Gubernur Sulbar,” kata Tito Karnavian.
Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menggantikan Dirjen Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, yang masa jabatannya berakhir pada hari ini, Jumat, 12 Mei 2023.
Penunjukan Prof. Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Pj Gubernur Sulbar diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan di wilayah Sulawesi Barat.
Menurut berbagai sumber, sebelum dilantik sebagai Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrulloh menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pengalamannya yang beragam dalam pelayanan publik telah membekalinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin.
Zudan Arif Fakhrulloh, lahir di Sleman, Yogyakarta pada 24 Agustus 1969, juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang ada, diharapkan Zudan Arif Fakhrulloh dapat menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur Sulbar secara efektif dan membawa kemajuan bagi provinsi ini.
Kehadiran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Suraidah Suhardi, serta Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris, dan tamu undangan lainnya pada acara peresmian tersebut menunjukkan dukungan dan harapan yang tinggi terhadap kepemimpinan baru di Sulbar.
Dengan diangkatnya Prof. Zudan Arif Fakhrulloh sebagai Pj Gubernur Sulbar diharapkan terjadi sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(BS)
