Faktadelik.Com-Ditengah lajunya antusiasme pemerintah dalam pemberdayaan petani, masyarakat Sulsel justru masih menghadapi situasi ketidakpastian dalam memperoleh kebutuhan pupuk,baik dalam proses penyaluran maupun harga akibat dimainkan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan lansung oleh Ketua Umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) Nur Wahid saat diwawancarai oleh media ini melalui via telepon juma’t malam.
Kata Wahid sapaan akrabnya, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi selatan, dimana beberapa Distributor diduga menyalurkan pupuk subsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) pada tahun 2021-2022.
Saat ini kabarnya kasus tersebut telah di proses oleh Kejari Jeneponto dan dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka. Namun,Nur Wahid selaku ketua umum KPPM menegaskan kalau hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya dugaan kelalaian di PT.Pupuk Indonesia Sulsel dalam hal, penunjukan Distributor di setiap Kabupaten.
“Banyaknya kasus serupa juga kita dapatkan di beberapa daerah di Sulawesi selatan. Bukan hanya di Kabupaten Jeneponto, hampir semua petani di daerah punya keluhan yang sama. Harusnya PT. Pupuk Indonesia mengambil tindakan tegas apa bila ada distributor nakal yang menyalahi aturan yang di tetapkan,” ujar Wahid
Selain itu, Wahid mengaku bahwa saat ini pihaknya sementara terus mengumpulkan bukti-bukti keluhan dari masyarakat untuk menggiring persoalan ini kerana hukum.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan ini juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Sulsel.
“Kami meminta kepada pihak KPPP untuk mengevaluasi kinerja PT.Pupuk Indonesia Sulsel dalam penunjukan Distributor di semua daerah di Sulawesi Selatan. Karena kami menduga ada lingkaran setan yang terbangun pada persoalan ini,” tegas Wahid.
Lebih lanjut, Ketua umum KPPM ini juga menyinggung Menteri Pertanian. Kata dia, semua permasalahan pupuk yang dirasakan oleh masyarakat Sulsel tentu juga tidak terlepas dari kinerja Menteri Pertanian.
Menurutnya,dibalik problem pupuk yg dialami oleh masyarakat Sulsel tidak terlepas dari menteri pertanian yang belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pucuk tertinggi kepemimpinan dalam sektor pertanian.
“Menteri pertanian mestinya tidak berfokus pada penambahan anggaran belanja pupuk subsidi akan tetapi ada hal yg paling urgen di alami petani kita, harusnya Mentan fokus dulu menyelesaikan keluhan-keluhan petani supaya bisa dihimpun dan diatasi dengan baik,” tuturnya lagi.
“Apalagi menteri pertanian sendiri putra asli Sulawesi selatan, sangat disayangkan menteri pertanian asal daerah sendiri tetapi kondisi petani justru mencekik akibat penjualan pupuk yg tidak sesuai HET, maupun ketersediaan pupuk bagi petani yg tidak terakomodir dengan baik,” pungkasnya.
Sebagai bentuk komitmen KPPM dalam mengawal kasus mafia pupuk di Sulsel ,tak lupa Wahid meminta Komisi IV DPR RI mempertanyakan lansung ke Mentan terkait proses penyaluran pupuk subsidi di masyarakat.
“Merujuk pada banyaknya keluhan masyarakat terhadap persoalan pupuk subsidi,kami mendesak Komisi IV DPR RI untuk mempertanyakan serta mengevaluasi Mentan terkait penyaluran pupuk subsidi di masyarakat baik persoalan mekanisme maupun RDKK,” tutup Wahid.
*(red)
