TANJUNGBALAI – Serikat Mahasiswa Bersatu SERBU Tanjungbalai Asahan menuntut Walikota Tanjungbalai segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan yang baru dilantik. Tuntutan itu menguat setelah SERBU menduga ada mark-up dan anggaran fiktif Rp 88,3 miliar di Dinkes pada TA 2024.
Ketua SERBU Adam Harahap menyebut investigasi lapangan menemukan kejanggalan di sejumlah pos anggaran. Mulai dari belanja barang jasa, barang habis pakai, alat kesehatan, kebersihan, keamanan, sampai administrasi supir.
“Copot sekarang! Kami menduga sang Kadis terlibat praktik KKN. Sebelum menjabat Kadis, beliau Sekdis Dinkes. Posisi strategis itu diduga dipakai mengatur anggaran fiktif Rp 88,3 miliar,” tegas Adam kepada wartawan, Rabu 24/6/2026.
SERBU tidak berhenti di desakan copot. Mereka menyetor 2 tuntutan ke lembaga negara:
1. BPK RI : Lakukan audit ulang anggaran Dinkes Tanjungbalai TA 2024 dan 2025. Audit diharapkan mengungkap realisasi anggaran secara objektif dan potensi penyimpangan lebih luas.
2. KPK RI : Turun investigasi mendalam. “Kami memohon KPK RI segera usut dugaan penyalahgunaan anggaran 2024 dan 2025 ini,” kata Adam.
Upaya konfirmasi ke Kadis Dinkes Tanjungbalai menemui jalan buntu. Saat didatangi wartawan ke kantor di jam kerja, Kadis tidak dapat ditemui. Ketidaktersediaan pejabat publik untuk klarifikasi memicu spekulasi dan memperkuat persepsi publik ada yang disembunyikan.
Menurut SERBU, Rp 88,3 miliar lebih itu seharusnya dialokasikan ke program kesehatan efektif, peningkatan fasilitas medis, atau penambahan tenaga kesehatan. Jika dugaan terbukti, korupsi di sektor kesehatan langsung menghantam kualitas pelayanan warga.
Aksi SERBU menegaskan peran mahasiswa sebagai agen pengawas publik. Dengan keberanian membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran, mahasiswa mendorong transparansi dan penegakan hukum.
Pewarta: Solihin
