Oleh: Magfira Khairunnisa
Sekertaris Umum HPMM Kom. UNM periode 2026-2027
Faktadelik.com , Opini – Ada sesuatu yang semakin mengganggu dalam cara kekuasaan mempertontontkan dirinya di hadapan publik. Warga miskin didatangi, kehidupan merekan direkam, rumah mereka diperlihatkan, penderitaan hidup mereka dipublikasikan, kemudian menyusul bantuan yang dikemas menjadi narasi tentang kepedulian pemerintah. Kamera tiba sebelum persoalan selesai lebih cepat daripada solusi itu sendiri.
Penderitaan rakyat menjadi konten yang dipastikan semua harus terekam jelas oleh kamera untuk dilempar ke ruang-ruang media publik seolah-olah penderitaan rakyat adalah sertifikat keberhasilan pemerintah.
Saya sepakat bahwa pemerintah berkewajiban melayani masyarakat yang mengalami kemiskinan. Akan tetapi jika setiap bantuan harus disertai kamera, wajah penerima bantuan menjadi bagian dari materi publikasi, atau penderitaan seseorang dipertontonkan untuk membangun citra pejabat pemerintahan, maka kita diperhadapkan pada persolaan yang serius lebih dari starategi komunikasi. Kita sedang menyaksikan komodifikasi kemiskinan.
Kemiskinan telah berubah menjadi komoditas simbolik. Semakin miskin seseorang terlihat maka akan semakin kuat dramatisasi kontennya. Rumah yang hampir roboh, anak yang tidak memiliki fasilitas layak, lansia yang hidup seorang diri, atau keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menjadi bahan visual yang sangat efektif untuk menghasilkan simpati publik.
Menyebalkannya, karena semakin menyedihkan kehidupan rakyat yang ditampilkan, semakin mudah pula pemerintah terlihat sebagai juru penyelamat.
Inilah yang dimaksud dengan logika poverty porn dimana “penderitaan manusia dieksploitasi untuk menghasilkan perhatian dan keuntungan simbolik.” Orang miskin bukan lagi dipandang sebagai warga negara yang memilik hak, tapi sebagai objek visual yang nilai politiknya berkelimpahan karena mampu memperlihatkan bahwa betapa pedulinya pemerintah yang datang menolong.
Kalua misalnya warga memperoleh bantuan dari pemerintah tetapi pemerintah memperoleh popularitas, legitimasi, engagement, dan citra politik, maka terjadi pertukaran yang sangat timpang. Rakyat menyerahkan privasi dan martabatnya. Disini kekuasaan memperoleh modal simbolik.
Hal demikian yang diterangkan oleh Pierre Bourdieu sebagai bentuk kekuasaan simbolik, kekuasaan yang bekerja bukan terutama dengan memaksa, tetapi dengan menentukan bagaimana realitas harus dilihat. Pemerintah diposisikan sebagai subjek yang memberi, sedangkan rakyat miskin diposisikan sebagai objek yang menerima. Relasi tersebut kemudian terus direproduksi sampai tampak alamiah.
“Akibatnya, kita semua mulai terbiasa melihat kemiskinan bukan sebagai kesalahan atau kekegagalan struktural, namun sebagai panggung bagi kemurahan hati pemerintah.”
Konteks semacam ini menjadikan algoritma sebagai penentu seberapa jauh penderitaan itu menghasilkan popularitas pemerintah. Sehingga persoalannya menjadi semakin serius ketika produksi konten tersebut menggantikan kerja substantif. Kita kemudian memiliki pemerintah yang sangat aktif mendokumentasikan bantuan, tetapi tidak cukup agresif membicarakan akar ketimpangan. Sangat rajin memperlihatkan pemberian sembako, tetapi minim menjelaskan bagaimana masyarakat akan keluar dari ketergantungan. Sangat cepat mengunggah keberhasilan, tetapi lambat mengakui kegagalan kebijakan.
Perlu kita ingat bahwa kemiskinan tidak selesai hanya karena satu paket berpindah tangan. Amartya Sen mengingatkan kita bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan. Ia berkaitan dengan hilangnya kapabilitas manusia untuk menjalani kehidupan yang layak dalam memperoleh pendidikan, mendapatkan kesehatan, bekerja secara bermartabat, memiliki akses terhadap sumber daya, dan menentukan masa depannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah jika benar-benar serius terhadap pemberantasan kemiskinan harusnya tidak puas hanya dengan membuat rakyat bisa bertahan hidup.
Maka dari itu pemerintah harusnya tidak menjadikan kemiskinan sebagai panggung pencitraan. Rakyat miskin bukan objek kamera, bukan juga komoditas politik, sementara bantuan dalam bentuk apapun bukanlah sebagai kemurahan hati pejabat, karena melayani rakyat adalah kewajiban pemerintah. Pemerintah harusnya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan untuk mengahapus kemiskinan, bukan malah memproduksinya menjadi sebuah pertunjukan.
