FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK) menyatakan akan melaporkan dugaan keterlibatan Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam proses asesmen, verifikasi lapangan, hingga pendampingan satuan pendidikan saat menyiapkan dokumen status lahan siap bangun kepada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan. Laporan ini berkaitan dengan dugaan status kepemilikan lahan UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II Kota Makassar yang dinilai tidak memenuhi persyaratan utama penerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.
L‑KONTAK menegaskan, apabila calon penerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan terbukti tidak memenuhi syarat bukti kepemilikan tanah atau lahannya sedang dalam sengketa, namun tetap diloloskan dan menerima bantuan, maka hal tersebut dapat memicu pengenaan sanksi administratif, hingga pidana sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen.
Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L‑KONTAK, menyampaikan bahwa kejelasan status kepemilikan lahan atau izin pemanfaatan yang sah merupakan syarat mutlak, agar aset negara tidak dibangun di atas tanah yang bermasalah.
“Sesuai ketentuan dalam Juknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan, pelanggaran terhadap kriteria persyaratan dapat memicu tindakan, pembatalan dan pengehentian penyaluran dana, pengembalian dana ke kas negara, serta diskualifikasi bantuan berikutnya,” tegas Dian Resky, Rabu (11/11/2026).
Selain sanksi kepada sekolah penerima, kelalaian maupun kesengajaan meloloskan dokumen yang tidak memenuhi syarat juga menimbulkan konsekuensi bagi pihak yang memprosesnya.
“Jika terbukti memalsukan dokumen atau memberikan keterangan tidak benar, penanda tangan dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pemalsuan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa,” katanya.
Dian Resky menambahkan, apabila pembangunan fisik tetap dipaksakan dilaksanakan di atas lahan yang tidak sah atau bersengketa sehingga aset yang dihasilkan pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh negara, maka hal tersebut masuk dalam kategori kerugian keuangan negara.
L‑KONTAK akan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses baik pihak sekolah maupun oknum verifikator dan panitia yang sengaja meloloskan berkas tersebut, sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. (*)
