Faktadelik.com, Jakarta – Mabes Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal, penghapusan data, dan illegal access. Penetapan diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, Selasa (3/11/2026) malam.
Tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Penetapan ini beriringan dengan langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira lewat ST/2467/XI/KEP./2026.
Skandal penyadapan tanpa prosedur ini berlangsung 2025–2026 menyasar lingkar kekuasaan hingga publik. Kabareskrim menjelaskan.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.”
Modusnya, nomor target dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi resmi, disusul perintah penghapusan file sadapan pada Oktober 2026 demi menghilangkan jejak.
Melalui scientific investigation, penyidik menyita 11 ponsel, 1 iPad, dan 4 flashdisk, sementara perwira berinisial SU diperiksa sebagai saksi. Kadiv Humas Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan.
“Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang… Kita ingat bersama sejalan dengan program kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masy dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah.”
Mengenai rombakan massal di internal Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir keukeuh berdalih mutasi sekadar dinamika organisasi.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks.” Saat ditanya soal isu penangkapan petinggi Polri, Isir menjawab singkat, “Enggak.”**
