Fakta delik. Com, Ruteng, Manggarai – 20 November 2025, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik berbeda, yakni Polres Manggarai, Kantor Bupati Manggarai, dan Gedung DPRD Manggarai. Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta dugaan maraknya praktik mafia BBM yang dinilai semakin meresahkan masyarakat Kabupaten Manggarai.
Soroti Kelangkaan BBM di Depan Polres Manggarai
Dalam orasinya di depan Mapolres Manggarai, Ketua KP-GRD, Jimi Saputra, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM telah menjadi masalah mendesak yang berdampak luas pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hari ini kami hadir sebagai bentuk komitmen untuk mengawal persoalan kelangkaan BBM di Manggarai. Ini masalah serius yang berdampak ke seluruh masyarakat Manggarai,” ujar Jimi dalam orasinya.
Ia menambahkan bahwa dampak kelangkaan BBM bahkan telah dirasakan hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Menurutnya, kondisi ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi diduga kuat sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.
Desak Bupati Ambil Langkah Konkret
Aksi kemudian berlanjut di depan Kantor Bupati Manggarai. Di lokasi tersebut, Jimi kembali menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa kelangkaan BBM sangat memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, KP-GRD mendesak Bupati Manggarai untuk segera mengambil langkah konkret dan alternatif guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Tuntut DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan
Di titik aksi terakhir, yakni Gedung DPRD Manggarai, massa KP-GRD meminta para wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Mereka menilai kelangkaan BBM telah terjadi cukup lama, namun pemerintah belum memberikan solusi efektif.
KP-GRD mendesak DPRD Manggarai untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait demi mempercepat penyelesaian krisis BBM dan mengungkap adanya dugaan mafia BBM di Kaupaten Manggarai.
Dorong Pengawasan Ketat di SPBU
Sebelum membubarkan diri, massa aksi meminta Ketua DPRD Manggarai untuk mendorong Pemda dan Polres Manggarai memperketat pengawasan di setiap SPBU. Mereka menegaskan bahwa pengawasan aparat sangat penting untuk mencegah praktik nakal seperti pengisian BBM menggunakan jeriken oleh oknum tertentu.
“Bila perlu, setiap SPBU harus diawasi langsung oleh anggota kepolisian,”* tegas Jimi.
Audiensi Bersama Pemda, Polres, dan DPRD
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa ditemui langsung oleh Wakapolres Manggarai, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, serta Ketua DPRD Manggarai. Ketiga pihak tersebut menerima aspirasi yang disampaikan KP-GRD dan menyatakan siap berkolaborasi untuk mencari solusi atas kelangkaan BBM di Kabupaten Manggarai.
Tiga Tuntutan KP-GRD
Adapun tuntutan resmi KP-GRD dalam aksi tersebut yakni:
1. Mendesak Bupati Manggarai agar lebih peka dan responsif terhadap kesulitan masyarakat akibat kelangkaan BBM.
2. Mendesak Kapolres Manggarai untuk mengusut tuntas dugaan mafia BBM di Kabupaten Manggarai.
3. Mendesak DPRD Manggarai untuk segera menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait guna membahas kelangkaan BBM dan praktik mafia BBM.
