Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024

Polri Bidik ACT dengan UU Yayasan

Facebook
Twitter
WhatsApp

Faktadelik.Com, Jakarta – Maka segala kegiatan ACT diatur dan dikelola berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Bila tejadi kejanggalan dalam hal pengelolaan dana maka akan dinilai dengan undang-undang tersebut.

Tekait dengan adanya dugaan penyelewengan dana ACT oleh pengelolanya, Polri sedang mengarahkan bidikannya dengan menggunakan dasar hukum UU Yayasan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Bareskrim Polri menemukan indikasi petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) memotong dana donasi atau CSR yang dikelola sebesar 10 hingga 20 persen untuk operasional pegawai.

Seperti disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa yayasan kemanusiaan ACT dapat mengumpulkan dana CSR setiap bulan sebesar Rp60 miliar.

Kemudian dari dana tersebut dipotong 10 hingga 20 persen untuk keperluan pembayaran gaji pengurus, dan seluruh karyawan. Selain itu, pembina dan pengawas ACT juga mendapat dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut.

Dari hasil sementara penyelidikan Bareskrim Polri itu, patut diduga bahwa ada pelanggaran terhadap ketentuan UU Yayasan terutama Pasal 5 ayat

(1): Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain

yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang

dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik

dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang

dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Dengan ketentuan pasal 5 itu sudah dapat disusun konstruksi dugaan tentang adanya penyelewengan dana yayasan oleh pengurus/pengelola yayasan ACT seperti yang dilaporkan majalah Tempo minggu lalu. Bahkan diduga pengurus dan pendiri yayasan diduga telah menperkaya diri dari dana sumbangan yang dihimpun dari berbagai pihak dalam dan luar negeri.

Tidak salah kalau penyidik Bareskrim Polri membidik para pengelola yayasan ACT dengan menggunakan UU Yayasan.

Selain itu ada dugaan dugaan penyelewengan dana bantua bagi korban Lion Air JT 610. Situasi ini tentu akan semakin menekan petinggi ACT, tinggal bukti-bukti yang akan menyeret mereka ke ranah hukum.

Sumber ( Tribratanews.polri.go.id )

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
syrco-bakker
Petualangan Epicurian 18 Menu Baru Syrco BASE
OSACP-P0026-Talk-Shop-Cloud-Table-Automatic-Check-In
Caption by Hyatt Namba Osaka, Hotel Artsy dan Dekat Dotonbori
IMG-20240625-WA0152
Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-78, Kapolres Wajo Serahkan Sembako dan Sumur Bor ke Masyarakat
IMG-20240625-WA0145
ABM Tegaskan Tetap Berpasangan Dengan Rahmat di Pilkada Setelah Diberhentikan Sebagai Plt Ketua DPC Demokrat
IMG-20240625-WA0138
Demi Keselamatan Pelaku Penganiayaan Dari Amukan Massa, Polsek Kalumpang Membawa Pelaku Melalui Jalur Sungai Tarailu Menuju Polresta Mamuju
IMG-20240625-WA0109
Danrem 142/Tatag Hadiri Pelaksanaan Grand Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event
IMG-20240625-WA0108
Asah Kemampuan Prajurit, Korem 142/Tatag laksanakan Latihan Menembak
1719281244-picsay
BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Disebabkan Serangan Siber "Ransomware"
1719281649-picsay
Apa Itu Brain Cipher Ransomware yang Serang Pusat Data Nasional?
261246
Polri Akan Usut Dugaan Pidana dalam Serangan Ransomware Terhadap Pusat Data Nasional